Syarat Jokowi Jadi Capres RI

Hari – hari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu dipenuhi aktifitas politik, bukan pemerintahan atau pelayanan terhadap warga Jakarta yang telah memilihnya sebagai pemimpin pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

Sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 lalu, prioritas utama Joko Widodo alias Jokowi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya sebagai salah satu calon presiden yang akan bertarung dalam pilpres 9 Juli 2014. Semua cara dilakukan agar media – media bayaran, milik cukong dan mafia cina, termasuk media asing dapat bahan liputan mengenai Jokowi.

Semua program utama Pemda DKI Jakarta ditujukan dan disinkronkan untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengejar popularitas Jokowi sebagai bakal capres.

Akibat dari penyusunan prioritas yang salah dan melanggar etika, hukum dan kepatutan ini, rakyat Jakarta mengalami kerugian besar, diantaranya : penurunan tingkat kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintah daerah, penyerapan APBD DKI Jakarta anjlok ke titik terendah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni di bawah 70% saja.

Rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) gagal diwujudkan, meski Pemda DKI telah menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 20% sampai 140%. Seharusnya, PAD DKI Jakarta yang utamanya bersumber dari PBB, dapat meningkat di atas 30%.

Tingkat korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta naik tajam. Sedikitnya sudah 24 PNS Pemda DKI Jakarta yang ditangkap aparat hukum karena sangkaan korupsi. Sebagian besar diantaranya adalah pejabat yang lulus dalam lelang jabatan yang dipromosikan Jokowi Ahok.

Sebagian besar program Dinas Pariwisata DKI Jakarta disinkronkan dengan maksud dan tujuan pribadi bersifat politis untuk mengejar popularitas Jokowi pribadi semata – mata, antara lain : Festival Keraton Sedunia (juga dituding ada muatan korupsi bermoduskan mark up Rp. 20 miliar), Jakarta Kuliner, Jakarta Karnaval dan seterusnya. Total anggaran Dinas Pariwisata DKI Jakarta tahun 2013 Rp. 603 miliar, 70% diantaranya untuk kegiatan tak jelas yang terkait dengan kepentingan Jokowi.

1. Jokowi memprioritas tugas dan jabatannya selaku bakal calon presiden dengan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku Gubernur Jakarta. Sibuk kampanye kemana – mana sampai ke Papua, seolah – olah pekerjaan sebagai gubernur adalah sampingan belaka dan waktu luangnya begitu banyak tersedia. Akibatnya, Jakarta terlantar, program kerja tak berjalan, serapan APBD rendah, korupsi meningkat, pertumbuhan ekonomi Jakarta menurun dari 6.53% pada tahun 2012 menjadi hanya 6.11% pada tahun 2013.
2. Jokowi utamakan partai dan ambisi pribadi, melupakan amanah dan penderitaan rakyat Jakarta. Lupa bahwa dia dipilih untuk melayani rakyat Jakarta, bukan menjadi banci kamera, gila pemberitaan media, menghambur-hamburkan APBD yang dipungut dari keringat rakyat Jakarta, hanya untuk kepentingan pribadinya belaka. Jokowi adalah manusia tidak tahu diri, khianat dan selayaknya dikutuk menjadi batu, dipajang tubuhnya di lapangan monas agar dapat disaksikan jutaan rakyat Jakarta, sebagai simbol pemimpin penipu, munafik dan tak berguna.
3. Jokowi memprioritaskan balas jasa kepada para cukong majikannya yang telah mengantarkannya menjadi gubernur Jakarta, dengan segala tipu daya dan selanjutnya akan menjadikannya sebagai calon presiden Indonesia. Balas jasa itu diberikan Jokowi melalui proyek – proyek pemda DKI, baik dibiayai dari APBD DKI maupun proyek non APBD.

Proyek pengadaan Bus Reguler dan Non Reguler Trans Jakarta senilai Rp. 1.5 triliun dia berikan kepada mantan timsesnya Michael Bimo Putranto. Alhamdulillah sukses dikorupsi mereka bersama – sama.

Proyek MRT dan Monorel diserahkannya kepada Edward Suryajaya yang telah menjadikannya walikota boneka, gubernur boneka dan nanti presiden boneka. Proyek MRT dan Monorel senilai belasan triliun rupiah itu, alhmdulillah tidak ada progresnya hingga sekarang alias mangkrak bin macet akibat Jokowi brengsek tak tahu diri dan tak tahu diuntung itu.

Cukuplan sudah korupsi videotron, renovasi pasar, hibah KONI, penjualan hotel Maliyawan, renovasi THR Sriwedari, pengadaan mobil dinas ESEMKA, korupsi anggaran perjalanan dinas, korupsi dana bansos, hibah BPPMKS dan seterusnya yang dilakukan Jokowi semasa jadi walikota Solo. Jangan terulang lagi di Jakarta dengan skala lebih luas dan kerugian negara yang jauh lebih besar.

Syarat Jokowi jadi calon presiden RI tidak banyak.

Syarat Jokowi jadi calon presiden RI hanya satu saja.

Syarat Jokowi jadi calon presiden RI adalah jika Jokowi sudah merasa mampu menipu dan nekad menganggap bodoh seluruh rakyat Indonesia !

sumber : yudisamara.com

ARTIKEL TERKAIT: