Apakah Anda Sudah Mengenal Indonesia

Jangan mengaku sebagai bangsa Indonesia, jika Anda belum mengenal apa itu Indonesia ?
Jangan mengaku cinta Indonesia, Jika Anda belum tahu sejarah Indonesia ?
Jangan mengaku putera-puteri Indonesia, jika Anda tidak tahu siapa putera-puteri pendiri Indonesia ?
Coba kita renungkan, apakah 3 pertanyaan di atas mampu Anda jawab ? jika Anda merasa belum mampu menjawab maka sudah sepatutnya Anda bertanya pada diri sendiri, siapakah saya yang berdomisili di wilayah Indonesia ? hehe ... itu hanya sedikit dari ribuan pertanyaan yang mungkin akan menjadi pertanyaan jika Anda mengaku sebagai bangsa Indonesia. Hal ini bukan berarti .... kita bukan warga negara Indonesia. Pertanyaan ini mungkin lebih tepat untuk Anda yang selama ini mengaku dan getol sekali bahkan sampai berkata dengan semangat yang berkobar bahwa saya cinta Indonesia ..... tapi ketika di tanya oleh 3 pertanyaan di atas tidak bisa menjawabnya.
Jadi bagi Anda yang memang mengaku bangsa Indonesia dan mengaku cinta Indonesia serta mempunyai rasa nasinalisme yang tinggi maka sudah sepantasnya Anda belajar lagi tentan Indonesia. Berikut ini saya berikut beberapa link sumber referensi untuk Anda mengenal Negeri tercinta Indonesia. Dari mulai sejarahnya kejayaan nusantara sampai pada masa dimana sekarang kita rasakan.
Dari beberapa sumber di Internet saya berika sedikit ulasannya :

Mengharukan, Balita Palestina Ini Menangis Bangunkan Ayahnya Yang Telah Syahid

Beredar di kalangan pengguna media sosial foto yang sangat mengharukan, balita Palestina di Gaza sedang menangis dan berupaya membangunkan ayahnya yang telah syahid akibat kebrutalan Israel.

Sebagaimana diberitakan Islam Memo (11/7/2014), banyak respons yang menggambarkan simpati para pembaca menanggapi foto tersebut.

“Foto ini, wahai pembaca yang budiman, tidak akan dilihat oleh orang-orang yang masih punya iman, sedang mereka diam membisu. Hati mereka sungguh terbuat dari batu (jika tetap diam),” komentar salah seorang mereka.

Selain foto bayi yang tidak disebutkan nama dan usianya tersebut di atas, juga beredar di kalangan pengguna media sosial foto balita yang terluka bernama Syaima’ (4 tahun) dan sedang dirawat ditemani boneka mainannya.

Syaima’ disebutkan kehilangan ibu dan saudara perempuannya akibat serangan Israel ke Jalur Gaza yang masih terus berlangsung hingga kini.

Informasi terbaru menyebutkan korban syahid dari warga Palestina di Jalur Gaza telah mencapai 108 orang dan lebih dari 800 orang lainnya terluka.

Keluarga Bung Karno Terima Kalau Mega Diperiksa KPK dan Jadi Tersangka BLBI

Anggota keluarga Bung Karno menyambut baik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Megawati Soekarnoputri berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada sejumlah obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

SKL tersebut dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajiban atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Inpres ini kemudian dikenal dengan nama Release and Discharge (R&D).

“Jangan ada perlakuan khusus atau tebang pilih kasus megakorupsi yang merugikan keuangan negara,” ujar Rachmawati Soekarnoputri yang adalah adik Megawati.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem itu menilai, sudah sepatutnya Megawati bertanggung jawab atas kebijakannya yang membuat negara rugi ratusan triliun rupiah sampai hari ini. Perlindungan yang diberikan Mega kepada sejumlah obligor BLBI ketika itu diduga keras berdasarkan pada kepentingan yang sempit.

Rachmawati dalam perbincangan dengan redaksi Sabtu siang (12/7), mengatakan sejak awal dirinya mengecam kebijakan yang merugikan negara itu.

Satu hal yang disesalkan Rachma, ketika berada di puncak kekuasaan Mega tampaknya bersedia dijadikan kendaraan kelompok kepentingan yang ingin merampok negara dengan menggunakan topeng atau boneka Sukarno.

“Karena kasus BLBI ini negara dirugikan ratusan triliun rupiah selama bertahun-tahun. Mega harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Kalau Mega harus menjadi tersangka demi keadilan, Rachma mengatakan dirinya bisa menerima. Walaupun sebenarnya, itu adalah pukulan besar bagi keluarga Bung Karno.

R&D secara teknis merupakan perlakuan istimewa yang diberikan pemerintahan Megawati kepada obligor pengemplang BLBI, Mereka diperbolehkan mengembalikan cicilan dengan potongan sebesar 16 hingga 36 persen dari yang telah diatur dalam Master of Acquisition and Agreement (MSAA) tahun 1998.

Kebijakan Mega ini juga dinilai melanggar UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 4 yang menyatakan, "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana."

Selain itu, R&D juga melanggar TAP MPR-RI No.X/2001 huruf C tentang Ekonomi dan Keuangan yang menugaskan pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam penyimpangan BLBI.

Menurut Rachma, R&D untuk pengemplang BLBI itu adalah satu dari 12 dosa besar Mega ketika berkuasa. Bahkan, sambungnya, manuver Mega merebut kekuasaan dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan megaskandal tersendiri yang kelak juga harus diadili.

Ini Metodologi Quick Count IRC yang Unggulkan Prabowo

Lembaga survei Indonesia Research Center (IRC) membedah metodologi hitung cepat yang dilakukannya untuk memprediksi hasil pemungutan suara pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.

IRC terdaftar di KPU sebagai lembaga yang berhak melaksanakan jajak pendapat, atau survei dan hitung cepat Pemilu 2014, dengan sertifikat bernomor 023/LS-LHC/KPU-RI/II/2014. Penyelenggaraan quick count didanai oleh RCTI, Global TV, dan Sindo TV.

Dalam keterangan pers, Jumat 11 Juli 2014, Direktur Penelitian IRC Yunita Mandolang, mengatakan bahwa penghitungan cepat (quick count) dilaksanakan dengan memilih 1.800 TPS sebagai sampel, yang tersebar di 33 provinsi se-Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode acak bertahap/wilayah. Pada tingkat kepercayaan 99 persen, ambang kesalahan adalah +/- 1 persen. 

Berdasarkan hasil penghitungan yang berakhir pada pukul 15.36 WIB, maka prediksi perolehan suara kedua pasangan kandidat Presiden RI, pada 9 Juli 2014 adalah: Prabowo Subianto–Hatta Rajasa memperoleh 51,11 persen suara, dan Joko Widodo–Jusuf Kalla memperoleh 48,89 persen suara.

"Simpangan yang dimungkinkan terjadi adalah 50,11 persen sampai dengan 52,11 persen untuk Prabowo-Hatta, dan 47,89 persen sampai dengan 49,89 persen untuk Jokowi-JK," katanya.

Prediksi perolehan suara tersebut diperoleh dari rekapitulasi 1.800 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 33 Provinsi, 440 Kota/Kabupaten, 1640 Kecamatan, 1.723 Kelurahan/Desa yang terpilih secara acak. Mayoritas relawan yang memantau penghitungan suara adalah mahasiswa. 

Pengecekan ulang data kepada ketua-ketua TPS sampel dilakukan secara simultan. Saat ini, IRC sedang menunggu kelengkapan lembar pengesahan perolehan suara yang ditandatangani oleh ketua-ketua TPS yang menjadi sampel dan dikirimkan oleh para koordinator area di berbagai daerah, sebagai bukti tertulis.

Hasil perolehan suara ini hendaknya disikapi secara proporsional sebagai sebuah prediksi yang dilakukan secara ilmiah melalui 1.800 TPS sebagai sampel, dengan tingkat kepercayaan 99 persen, dengan kesalahan yang dimungkinkan sebesar ± 1%. Perolehan suara yang dihitung dari seluruh TPS hanya dilakukan oleh KPU.

Distribusi TPS Sampel
(lihat tabel dibawah)

Sumber : http://www.pkspiyungan.org/2014/07/ini-metodologi-quick-count-irc-yang.html

Transkrip Wawancara Prabowo dengan BBC News Plus Terjemahan

Berikut ini adalah transkrip wawancara Calon Presiden Prabowo Subianto dengan Babita Sharma dari BBC News 11 Juli 2014. Wawancara ini jadi menarik karena merupakan kesempatan calon presiden Prabowo Subianto untuk didengar dunia melalui BBC News.
 

Wawancara ini menjabarkan perbandingan gaya politiknya dengan rivalnya, tentang pandangan dia atas kualitas rivalnya dan kualitasnya sendiri, tentang kemungkinan muncul sebagai pemenang dalam pemilihan presiden, dan tentang tentang caranya menyikapi kekalahan.

Transkrip sudah pula saya beri terjemahannya dalam bahasa Indonesia (dalam teks berhuruf miring). Teks yang dicetak tebal mencerminkan berebut bicara antara Prabowo Subianto (PS) dan Babita Sharma (BS), pewawancara BBS News.

Isi transkrip ini bisa kita jadikan bahan pembelajaran politik, komunikasi dan ilmu penerjemahan.

Mungkin ada satu atau dua kata yang terlewat, namun tidak mengurangi esensi hasil wawancara. Selamat membaca.

HASIL TRANSKRIP

PS: All of the real counts that is coming in shows that I’m leading. So I think I’m very confident that I have gotten the mandate of the Indonesian people.

(PS : Semua hasil real count yang sudah masuk menunjukkan saya unggul. Saya yakin saya mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia)

BS: A lot of polls that we have been looking at, many are reliable in the past, some representing 2,000 polling stations around the country, I just want to give you an idea what may have told us : Indonesia’s think-tank CSIS has Widodo at 52% yourself at 48; Kompas.com who I know you know well, has the similar Widodo 52% and you have 48, and Saiful Mujani puts Mr Widodo at 52.76% and yourself at 47%. A lot of the people have been looking at the polls and they are saying you are out of the race.

(BS : Dari banyak hasil poll yang kami lihat, mereka ini handal dalam pol-pol sebelumnya, yang mencerminkan hasil pilihan dari 2,000 TPS di seluruh Indonesia, kita mendapatkan data sebaagai berikut : CSIS yang mencatat keunggulan Widodo 52# sementara Anda sendiri 48; Kompas.com yang saya yakin Anda tahu benar, mencatat 52% untuk Widodo and anda 48, dan Saiful Mujani mencatat Pak Widodo 52,76% dan Anda 47%). Banyak orang tahu angka ini dan mereka berpendapat Anda kalah)

P : No…no….no…. It’s completely the other way around. Those institutions that you mentioned, they are all very partisan, they have openly supported Joko Widodo for the last may be one year. And They are actually parts of the Joko Widodo campaign supporters, so they are not completely objective, and I think they are part of this grand design to manipulate perception. Let us rely on the legal institution of Indonesia; there is a general election commission, er….there is a process of counting, real counting coming in; we have witnesses in every errr…. voting stations, and we have voting certificates of the witnesses, which have all the required signatures, so let us go through the due process of counting, verification and let the general election commission decide.

(PS : Tidak…tidak….tidak, itu malah sebaliknya. Lembaga-lembaga yang Anda sebutkan tadi semuanya sangat memihak, mereka nyata-nyata telah mendukung Jojo Widodo selama mungking kurang lebih satu tahun. Dan mereka sebenarnya adalah bagian dari pendukung kampanye Joko Widodo, jadi mereka sangat tidak objektif, dan menurut saya mereka adalah bagian dari desain besar untuk memanipulasi persepsi. Mari kita andalkan lembaga yang sah di Indonesia; ada Komisi Pemilihan Umum, ada proses penghitungan, penghitungan riil yang sedang masuk, kita punya saksi-saksi di TPS, dan kita punya sertifikat pemilihan dari para saksi yang semuanya dilengkapi dengan tandatangan yang diperlukan. Jadi, mari kita ikuti proses penghitungan dan verifikasi dan biarlah KPU yang memutuskan)

BS : Absolutely….you are complete ….

(BS : Begitu ya, Anda sepenuhnya …..)

P S: All this ….this all all.. all yes ….er….all these surveys companies err….yes…..is one moment

(PS : Semua ini…ini semua….semua ya…er semua perusahaan survey ini adalah…..sebentar….)

BS : You are completely correct to say that we should of course wait until the official results come out in ten days time.
(BS : Anda sepenuhnya benar bila mengatakan bahwa kita harus menunggu hasil resmi dalam waktu sepuluh hari lagi)

P S : One moment….

(PS : Tunggu dulu….)

BS : Let me just ask you why you are so sure that you think you will win?
(BS : Saya mau tanya kenapa Anda demikian yakin Anda akan menang?)

P S: Yes….yes… No, no excuse me ….excuse me ….excuse me…..excuse me. Can I finish? All the survey companies that you mentioned they are commercial companies. They are commercial companies. I can bring you 16 survey companies that put me ahead. So I don’t think it is really fair to use those three or four companies as reference point)

(PS : Ya….ya, tidak, tidak maaf…..maaf….maaf. Bisa saya selesaikan dulu? Semua perusahaan survei yang Anda sebutkan tadi adalah perusahaan komersial. Mereka perusahaan komersial. Saya bisa tunjukkan 16 perusahaan survai yang mengunggulkan saya. Jadi saya kira tidak fair kalau menggunakan tiga atau empat perusahaan survai itu sebagai acuan)

BS : Let’s talk about your style of politics compared to your rival Joko Widodo who is seen as a man of the people appealing to the will of people of Indonesia. He seems to have done particularly well in addressing the voter community that you have not been able to approach. Many saying that your politics is traditional and conservative to establishment. Do you think that will cost you votes in this election?
 
(BS : Mari kita bahasa gaya politik Anda dibanding dengan rival Anda Joko Widodo yang dianggap sebagai cerminan rakyat yang berpihak pada kehendak rakyat Indonesia. Ia tampaknya telah sukses terutama dalam mendekati kelompok pemilih yang selama ini tidak mampu Anda dekati. Banyak orang bilang politik Anda itu tradisional dan konservatif terhadap status quo. Menurut Anda apakah ini mengurangi suara Anda?

PS : No no no no. That is a perception that the other side has concocted. It’s a complete concoction. I think my rival is a product of PR campaign; completely the other side; he is actually a tool of the oligarch and I don’t think that’s the correct picture. He is not a man of the people. He claims to be humble but that’s just an act. In my opinion that’s just an act.

(PS : Tidak …tidak….tidak…tidak. Itu adalah persepsi yang hasil rekayasa kubu sebelah. Menurut saya, rival saya adalah produk kampanye public relations; sangat kebalikannya; ia adalah alat oligarki, dan menurut saya bukan begitu gambaran dia. Ia bukan orang yang memihak rakyat. Ia menyebut dirinya bersahaja, tapi itu cuma pura-pura. Menurut saya itu cuma pura-pura)

BS: He just shows clean reputation and his campaign has not been played unlike yours…..

(BS: Ia punya reputasi yang bersih dan kampanyenya tidak seperti kampanye Anda….)

P S: Clean? ….Clean?

(PS : Bersih?….Bersih?)

BS : Unlike yours…

(BS : Tidak seperti kampanye Anda….)

PS: Clean? ……Clean?

(PS : Bersih?….Bersih?)

BS: ……by allegations of human rights abuses committed under the Suharto regime. And If I can just remind of you is the unit that you commanded in 1998 accused of kidnapping torturing and killing activists who protested at that time against Suharto. How do you think you can now be seen as a reputable clean politician who can lead the country when you think about the result in ten days time?
 
(BS : …… dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang Anda lakukan di bawah regim Suharto. Dan bolehlah saya ingatkan bahwa unit yang Anda komandani dituduh melalukan penculikan, penyiksaan dan pembunuhan sejumlah aktivits yang melawan Suharto saat itu. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa Anda sekarang dipandang sebagai politisi bersih yang bisa memimpin negeri ini terkait dengan hasil pemilihan 10 hari lagi?)

PS: You know …..you know every time I get a lot of supports in the polls of these accusations in the wind of deformation of character come up. This is my third general election I am now leading the third largest party of the 4th largest country in the world. Indonesia is the 4th largest country in the world. We are 250 million people. We are the size of Europe. And I am leading the 3rd largest party and now I am leading a coalition which represents nearly 2/3 of Indonesian voters. How …..how do ….2/3 of the Indonesian people; how can they be fool how can they be so stupid to be….to….to support someone who is what all my rivals accused me of being.

(PS : Anda tahu….Anda tahu setiap kali saya dapat dukungan, maka tuduhan-tuduhan ini dalam bentuk perusakan karakter selalu muncul. Ini pemilu ketiga saya dan saya saat ini memimpin partai terbesar ketiga dari negara terbesar ke-4 di dunia. Indonesia adalah negara ke-4 terbesar di dunia. Kami ini punya 250 juta pendidik. Kami ini seukuran Eropa. Dan saya memimpin partai ketiga terbesar dan saya juga memimpin sebuah koalisi yang mewakili 2/3 pemilih Indonesia. Bagaimana….bagaimana mungkin 2/3 rakyat Indonesia bisa demikian dungu, demikian bodoh untuk mendukung seseorang yang seperti dituduhkan rival saya?)

BS : Do you hope…do you…know….

(BS : Apakah Anda berharap….Anda tahu…)

PS: So….its’ completely deformation of character…

(PS : Jadi….itu benar-benar perusakan karakter…..)

BS: Do you think that it‘s about time that you address what happened and these allegations directly?

(BS : Menurut Anda apakah ini saatnya Anda membeberkan apa yang terjadi dan mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu secara langsung?)

PS : Oh I have, many-many many times, on records on tapes, on …..I think anybody, any foreign press who interviewed me they will always ask me about the human rights allegation. You know this… this is the story for the last 16 years.

(PS : Oh, sudah! Sudah banyak kami, lewat berbagai rekaman. Saya pikir setiap orang, semua pers asing yang mewawancari saya selalu bertanya tentang tuduhan hak asasi itu. Anda tahulah…ini cerita yang sudah berlangsung 16 tahun)

BS : But it keeps coming up….with all your respects it keeps coming up.

(BS : Tapi pertanyaan itu kan muncul terus, mohon perhatian, muncul terus)

PS : I am, nothing look. Yes ….it keeps….it keeps ….it keeps.

(PS : saya…..tidak ada apa-apa …..sebentar. Memang muncul terus…..muncul terus….)

BS : It keeps coming up, years after years, how do you, how are you going to be able to put that away from where you stand today?

(BS : Muncul terus dari tahun ke tahun, bagaimana Anda akan menyikapi masalah ini dari posisi Anda sekarang ini?)

PS : It keeps coming up it keeps coming up by my enemies by my rival it’s part of the games of politics.

(PS : Memang muncul terus, dimunculkan oleh musuh-musuh saya, rival saya sebagai bagian dari permainan politik)

BS: (tidak terdengar karena tertumpuk suara Prabowo)……….answer the questions leveled to you about the allegation?
(BS : ……………menjawab pertanyaan tentang tuduhan itu yang dilontarkan pada Anda? )

PS: I have answered, many-many times, on records. I am a free man. I have never been indicted of anything. This is just a political campaign to destroy….to destroy me because they do not like what I stand for. I stand for a clean Indonesia. I stand for justice for my people. I stand for a fair deal for Indonesian people. They have always been lied to, they have always been considered stupid, Indonesians are considered stupid, lazy people, this is the old time colonialist perception that that want to pin to Indonesian people, that all the Oligarch take all the money. I beg your pardon…I beg your pardon.

(PS : Sudah saya jawab berkali-kali, di berbagai rekaman. Saya ini orang bebas. Saya tidak pernah didakwa pengadilan. Ini kampanye politik untuk menghancurkan saya karena mereka tidak suka apa yang saya perjuangkan. Saya memperjuangkan Indonesia yang bersih. Saya memperjuangkan keadilan bagi rakyat saya. Saya memperjuangkan pemerataan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia selama ini dibohongi, dianggap bodoh. Orang Indonesia dianggap bodoh, malas. Ini merupakan persepsi jaman penjajahan yang dilabelkan pada orang Indonesia. Itu yang Oligarki…..ambil semua uang, maaf…..maaf.

BS : My apology for interrupting….when the results are announced on July 21 and 22. If they show that your rival that Joko Widodo has won. Will you graciously accept that as a will of the Indonesian people?

(BS : Maaf saya menyela….kalau nanti hasil pemipilan diumumkan pada Juli 21 dan 22. Jika mereka menyatakan bahwa rival Anda Joko Widodo menang. Apakah Anda dengan legowo menerima ini sebagai kehendak rakyat Indonesia?)

PS : That is part of democracy. If he is certified winning fair… fairly of course I will concede. But I am very confident all the real count coming in shows I am leading. And as of yesterday, with 60% of the real count coming in, I am leading, so I am very confident we are the ones who got the mandate.

(PS : Ini bagian dari demokrasi. Jika ia secara sah dan adil memang, tentu saja saja akan akui. Akan tetapi saya yakin bahwa real count yang masuk menunjukkan saya unggul. Kemarin saja, dengan 60% real count masuk, saya sudah unggul, jadi saya yakin kamilah yang akan dapat mandat)

BS : What would your message be to your supporters because there are a growing number of concerns regarding perhaps process on the street so even violent should the result not go your way. I mean what is your message to them now?

(BS : Kira-kira apa pesan Anda pada para pendukung Anda karena sekarang ini ada peningkatan kekuatiran yang mungkin berkaitan dengan kekerasan yang bakal terjadi di jalanan jika hasil pemilihan tidak seperti yang Anda kira. Maksud saya, apa pesan Anda untuk mereka?)

PS : Do you know that err …the….the one of the television stations that supported me they have been attacked and two of the stations have been attacked, vandalized, do you know that the polling company that predicted that I won they were attacked last night by molotov bomb, so where does the violence come from ? Where does the intimidation come from? I got many reports….

(PS : Anda tahu satu dari stasiun televisi yang mendukung saya telah diserang, menjadi korban vandalism, Anda tahu juga bahwa perusahaan survey yang menggunggulkan saya diserang dengan bomb molotov semalam. Jadi dari mana asalnya kekerasan ini? Dari mana asalnya intimidasi ini? Saya banyak dilapori…..)

BS : What is your message to your supporters?

(BS : Apa pesan Anda untuk para pendukung Anda? )

PS : I got many reports from my supporters that they have been intimidated, they have been attacked in many-many parts of Indonesia. So my message is, I have said that on records you can check, always-always, I’ve said many times, keep calm, be cool, our rivals are our brothers, they are not enemies, all my speeches. And not one speech from my rival saying the same thing, not one. I have said that if the election commission certify the real will of the people, I will honor the decision. They have not said that, they have not said one time during the entire campaigns. I think I have made 10 or 15 statements on national televisions during the presidential debates and every events hundreds of millions people have seen this. And from my rival not one time a statement that they will honor the decision of the Indonesian people.

(PS : Saya banyak dilapori oleh pendukung-pendukung saya bahwa mereka telah diintimidasi, diserang di banyak sekali bagian Indonesia. Pesan saya, seperti yang sudah sering saya sampaikan dalam berbagai rekaman, Anda bisa cek, sudah saya katakan berkali-kali: jaga ketenangan, tetaplah adem; rival-rival kita adalah saudara-saudara kita juga, begitu bunyi pidato saya. Dan tak satupun dari pidato rival saya yang menyampaian hal seperti ini, tak satupun. Saya sudah katakan bila KPU sudah menetapkan pemenang, saya akan menghormati keputusan itu. Mereka tidak mengucapkan ini, tidak sekalipun selama keseluruhan kampanye. Saya pikir saya sudah buat 10 sampai 15 pernyataan di televisi nasional selama debat-debat presiden dan di banyak events, ratusan juta orang telah menonton ini. Dari dari rival saya tidak satupun ada pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan menghormati keputusan rakyat Indonesia.)

BS : Okay…

(BS : Baiklah…)

PS : In fact there is an announcement that if Prabowo wins that’s cheating event before the real count comes in. So I am just asking you who is ….
(PS : Malah ada pernyataan bahwa bila Prabowo menang, itu curang, ini bahkan sebelum real count masuk. Jadi, saya balik tanya siapa yang…..)

BS : I just want to ask you a final question, Sir. What will you do if you do not win?

(BS : Pertanyaan terakhir, Pak. Apa yang akan Anda lakukan bila tidak menang?)

PS : What? I am very confident I win, but you know I …if the Indonesian people do not need me, I am fine, I have a good quality of life. I’d like to go back to my life, in fact it’s a quiet life out of politics. I am doing this out of my obligation to serve my people.

(PS : Apa? Saya yakin saya menang, tapi, Anda tahu….jika rakyat Indonesia tidak memerlukan saya, saya tidak apa-apa. Saya punya kehidupan yang berkualitas. Saya akan kembali ke kehidupan saya, kehidupan tenang di luar politik. Saya melakukan ini karena kewajiban saya untuk melayani bangsa saya)

Sumber : www.intriknews.com

Misteri Hasil Quick Count Pro Joko-Kalla Terbongkar

Hasil quick count rilisan sejumlah lembaga survey yang berpihak ke kubu pasangan Joko-Kalla mengundang banyak reaksi dari banyak pihak. Peneliti opini publik, Agung Prihatna, menilai secara objektif menilai terdapat keganjilan dalam proses kemunculan hasil quick count kubu Joko-Kalla.

Menurut  Agung Prihatna, keganjilan hasil quick count tersebut nampak nyata dan sepatutnya publik dapat melihat fenomena tersebut. Agung pun menyebutkan sejumlah keganjilan tersebut :

Bangsa Ini Dibangun Oleh Bapak-Bapak Bangsa Yang Tidak Pendendam

BANGSA INI DIBANGUN OLEH BAPAK-BAPAK BANGSA YANG TIDAK PENDENDAM 

Perhatikan komentar Buya Hamka atas pemenjaraan dirinya oleh Bung Karno, "Saya tidak pernah dendam kepada orang yang menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama dua tahun empat bulan saya ditahan, saya merasa semua itu merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Kitab Tafsir Al-Qur’an 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu.”

Meskipun secara politik berseberangan, Soekarno tetap menghormati keulamaan Hamka. Menjelang wafatnya, Soekarno berpesan, “Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam shalat jenazahku…”

KOALISI 'PARA PENIPU': JOKOWI, JUSUF KALLA, MEGAWATI SP, MUHAIMIN DAN SURYA PALOH

Paradigma seorang munafiq itu jelas, indikasinya adalah berbicara berdusta, dipercaya rakyat berkhianat, dan kalau berjanji tidak memenuhi janjinya.

Sebagaimana sosok 5 orang pahlawan koalisi di PDIP yang menampung para pembohong. Diantaranya Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Jokowidodo, Jusuf Kalla, dan Megawati. Mereka adalah tokoh opurtunis yang menggayung bahtera kebohongan untuk meraih kekuasaan dengan berbagai cara.

Sebagai kendaraan menuju opurtunisme yang konseptual dalam hidupnya, banyak ujar kata yang dirangkai guna menarik simpati umat, seolah pembela umat, padahal hanya sekedar bergantung hidup dari umat yang menjadi kendaraan mereka menuju ambisi diri.
Surya Paloh Misalnya, lewat Nasdem, berkeliling daerah, seolah Nasdem adalah media social, guna menyelamatkan rakyat dari kesulitan ekonome. Dalam berbagai Wawancara ketua Nasdem Surya Paloh menyatakan dengan Tegas, bahwa Nasdem tak akan pernah berobah menjadi partai, menurutnya Nasdem hanya sebuah kendaraan menuju cita cita rakyat yang butuh bantuan dan perlindungan, terutama yang berkaitan dengan ekonome. Namun janji Surya Paloh bukan janji Gajah Mada, janji Surya Paloh janji seorang yang mengecewakan Hamengku Buwono , yang membuat Pangeran dari Yogyakarta itu keluar dari Nasdem, karena kecewa dengan sikap “Surya Paloh” yang membohonginya dengan menggiring Nasdem menjadi partai.
Muhaimin Iskandar yang pernah kisruh dengan Al Marhum Gus Dur, hingga beliau meninggal, masih tidak mengakui keberadaan Muhaimin Iskandar. Muhamin iskandar sebagai ketua PKB, tidak saja mengecewakan Gus Dur waktu itu, tetapi juga mengecewakan/memanfaatkan Rhoma Irama dan Mahfud MD yang menjadi tumbal kebohongan ketua PKB. Politik Taqiyah ala Syiah, habis manis sepah dibuang. Bahkan keluarga PKB versi Gus Dur hingga saat ini masih tak mau mengakui keberadaan seorang Muhaimin Iskandar, ini termasuk badut politik paling pandai beraksi.
Joko Widodo, pernah berjanji menjaga amanah Ibu Kota Jakarta, bahkan bersumpah atas nama “Allah” untuk menjadi Gubenur DKI, meskipun pernah meninggalkan luka membengkak dihati umat Islam, berkaitan dengan kota Solo, meninggalkan aib bagi umat Islam, “Solo” berada dibawa naungan Wali Kota Non Muslim. Dijakarta juga membawa aib bagi umat Islam, membawa seorang Ahok, seorang Kristen Orthodox yang masih lengket sikap sikap gerejani, banyak melakukan mutasi dari kalangan Islam, dan melelang jabatan lurah, sehingga menjebak banyak non muslim turut menyemput lelang tersebut, menjadi pilihan utama dan jembatan menuju kekuasaan kaum trinitas. Janji Joko Widodo pun di langgar [maklum sumpah politisi lebih bersifat taqiyah, dusta, apalagi diisukan Syiah oleh Istri Jalal, tokoh Taqiyah Indonesia]. Memang kata hadist seorang anak manusia itu akan dipertemukan dengan sahabatnya yang sealiran, aliran tukang bohong seperti “Jokowi “ sudah pasti koalisinya adalah para opurtunis politik, yang menjadikan media “Taqiyah” [Dusta] sebagai media mencapai tujuan.
Jusuf Kalla, ketika pemilu 2009 mengatakan dirinya akan pulang kampung, kembali mengurus bisnis, mengurus masjid, dan kembali mengurus perdamaian, jika dirinya kalah dalam ajang pemilihan presiden pada 8 Juli 2009, namun apadinya. Janji hanya sekedar janji, JK bahkan lupa dan menjadi ketua PMI dan kini rela menjadi cawapres dari Jokowi.
Megawati dengan batu tulisnya, terpaksan ditinggal hanya untuk mengkonsumsi dukungan rakyat, terpaksa melempar batu tulis itu, dan keluar dari lingkaran batu Tulis yang berisi dukungan terhadap Prabowo sebagai Presiden 2014. Perjanjian batu tulis, lebih mencerminkan sikap gombal PDIP yang gila jabatan, dan memasong demokrasi diatas kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Perjanjian “batu tulis” merupakan sebuah “noda besar” PDIP yang memang sengaja ditnggal, hanya untuk meraih kedudukan semata, bahkan “koalisi” model PDIP itu termasuk “koalisi” numpang hidup saja, yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepentingan bangsa dan negara. PDIP dibawah pimpinan Megawati SP selalu saja menyakiti dan menganulir kebutuhan umat Islam dan bangsa yang urgen, diantara; PDIP menolak UU Sikdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Ekonomi Syariah, UU Jaminan Produk Halal, UU ITE yang mengatur kebebasan membuat pornografi di dunia maya, bahkan UU Anti Pornografi mereka tolak dengan WalkOut. PDIP berubah menjadi parpol anti kebenaran dan bertolak belakang dengan idiologi Pancasila bapaknya sendiri Ir. Soekarno. Contoh terkini adalah PDIP AllOut menghalangi menutupan lokalisasi Dolly di Surabaya.
#MELAWANLUPA
Ini membuktikan kalau Koalisi PDIP, NASDEM, PKB, HANURA adalah partainya orang orang opurtunis, yang melangkah di bumi pertiwi untuk meraih pencitraan ditengah rakyat, padahal selama PDIP berkuasa, tak ada karya yang menguntungkan bagi umat Islam, melainkan merenggangkan antar umat Islam.

Syarat Jokowi Jadi Capres RI

Hari – hari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu dipenuhi aktifitas politik, bukan pemerintahan atau pelayanan terhadap warga Jakarta yang telah memilihnya sebagai pemimpin pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

Sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 lalu, prioritas utama Joko Widodo alias Jokowi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya sebagai salah satu calon presiden yang akan bertarung dalam pilpres 9 Juli 2014. Semua cara dilakukan agar media – media bayaran, milik cukong dan mafia cina, termasuk media asing dapat bahan liputan mengenai Jokowi.

Semua program utama Pemda DKI Jakarta ditujukan dan disinkronkan untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengejar popularitas Jokowi sebagai bakal capres.

Akibat dari penyusunan prioritas yang salah dan melanggar etika, hukum dan kepatutan ini, rakyat Jakarta mengalami kerugian besar, diantaranya : penurunan tingkat kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintah daerah, penyerapan APBD DKI Jakarta anjlok ke titik terendah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni di bawah 70% saja.

Rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) gagal diwujudkan, meski Pemda DKI telah menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 20% sampai 140%. Seharusnya, PAD DKI Jakarta yang utamanya bersumber dari PBB, dapat meningkat di atas 30%.

Tingkat korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta naik tajam. Sedikitnya sudah 24 PNS Pemda DKI Jakarta yang ditangkap aparat hukum karena sangkaan korupsi. Sebagian besar diantaranya adalah pejabat yang lulus dalam lelang jabatan yang dipromosikan Jokowi Ahok.

Sebagian besar program Dinas Pariwisata DKI Jakarta disinkronkan dengan maksud dan tujuan pribadi bersifat politis untuk mengejar popularitas Jokowi pribadi semata – mata, antara lain : Festival Keraton Sedunia (juga dituding ada muatan korupsi bermoduskan mark up Rp. 20 miliar), Jakarta Kuliner, Jakarta Karnaval dan seterusnya. Total anggaran Dinas Pariwisata DKI Jakarta tahun 2013 Rp. 603 miliar, 70% diantaranya untuk kegiatan tak jelas yang terkait dengan kepentingan Jokowi.

1. Jokowi memprioritas tugas dan jabatannya selaku bakal calon presiden dengan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku Gubernur Jakarta. Sibuk kampanye kemana – mana sampai ke Papua, seolah – olah pekerjaan sebagai gubernur adalah sampingan belaka dan waktu luangnya begitu banyak tersedia. Akibatnya, Jakarta terlantar, program kerja tak berjalan, serapan APBD rendah, korupsi meningkat, pertumbuhan ekonomi Jakarta menurun dari 6.53% pada tahun 2012 menjadi hanya 6.11% pada tahun 2013.
2. Jokowi utamakan partai dan ambisi pribadi, melupakan amanah dan penderitaan rakyat Jakarta. Lupa bahwa dia dipilih untuk melayani rakyat Jakarta, bukan menjadi banci kamera, gila pemberitaan media, menghambur-hamburkan APBD yang dipungut dari keringat rakyat Jakarta, hanya untuk kepentingan pribadinya belaka. Jokowi adalah manusia tidak tahu diri, khianat dan selayaknya dikutuk menjadi batu, dipajang tubuhnya di lapangan monas agar dapat disaksikan jutaan rakyat Jakarta, sebagai simbol pemimpin penipu, munafik dan tak berguna.
3. Jokowi memprioritaskan balas jasa kepada para cukong majikannya yang telah mengantarkannya menjadi gubernur Jakarta, dengan segala tipu daya dan selanjutnya akan menjadikannya sebagai calon presiden Indonesia. Balas jasa itu diberikan Jokowi melalui proyek – proyek pemda DKI, baik dibiayai dari APBD DKI maupun proyek non APBD.

Proyek pengadaan Bus Reguler dan Non Reguler Trans Jakarta senilai Rp. 1.5 triliun dia berikan kepada mantan timsesnya Michael Bimo Putranto. Alhamdulillah sukses dikorupsi mereka bersama – sama.

Proyek MRT dan Monorel diserahkannya kepada Edward Suryajaya yang telah menjadikannya walikota boneka, gubernur boneka dan nanti presiden boneka. Proyek MRT dan Monorel senilai belasan triliun rupiah itu, alhmdulillah tidak ada progresnya hingga sekarang alias mangkrak bin macet akibat Jokowi brengsek tak tahu diri dan tak tahu diuntung itu.

Cukuplan sudah korupsi videotron, renovasi pasar, hibah KONI, penjualan hotel Maliyawan, renovasi THR Sriwedari, pengadaan mobil dinas ESEMKA, korupsi anggaran perjalanan dinas, korupsi dana bansos, hibah BPPMKS dan seterusnya yang dilakukan Jokowi semasa jadi walikota Solo. Jangan terulang lagi di Jakarta dengan skala lebih luas dan kerugian negara yang jauh lebih besar.

Syarat Jokowi jadi calon presiden RI tidak banyak.

Syarat Jokowi jadi calon presiden RI hanya satu saja.

Syarat Jokowi jadi calon presiden RI adalah jika Jokowi sudah merasa mampu menipu dan nekad menganggap bodoh seluruh rakyat Indonesia !

sumber : yudisamara.com

KEDAULATAN RAKYAT UNTUK KEDAULATAN NEGARA

KEDAULATAN RAKYAT UNTUK KEDAULATAN NEGARA DAN KEDAULATAN ENERGI: REVISI PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA SEKUTU DENGAN BERAZASKAN KEDAULATAN RAKYAT YANG BERKEADILAN SOSIAL

Riyan Sumindar,

Lembaga Studi Teritorial

Latar Belakang

Membahas mengenai urusan energi, tampaknya saya tidak memiliki ruang yang memadai untuk memberikan penjelasan secara teknis operasional. Namun, dari perjalanan yang selama ini ditempuh, ada berbagai hal yang ingin disampaikan kepada publik, dimana banyak tabir yang menutup pemahaman kita semua, yang selama ini dianggap sebagai bagian dari permainan atau kepentingan kekuasaan yang dibungkus oleh selimut sejarah palsu. Semua catatan sejarah pada saat itu, ditulis berdasarkan kepentingan penguasa atau sekelompok orang-orang yang berkuasa, namun rakyat yang menjalani proses-proses sejarah tampaknya menulis di dalam sebuah catatan kecil, diperbincangkan di rumah-rumah, dibahas dalam pertemuan-pertemuan terbatas, dimana ada upaya untuk mencoba menggali, memahami, dan mempertemukan serpihan-serpihan dari berbagai sudut pandang rakyat pada umumnya.

Penguasa, atau orang-orang yang menjalankan kekuasaan baik itu di legislatif dan eksekutif, tampaknya lebih nyaman untuk melakukan segala sesuatu seperti biasanya (business as usual). Hampir seluruh birokrasi, anggota dewan baik di pusat maupun di daerah, tidak pernah mencoba memahami tujuan-tujuan Negara secara utuh, yang dilakukannya adalah hanya sebatas menjalankan perahu Negara Republik Indonesia ini sebisa-bisanya, tanpa ingin memaknai apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia ini.

Persoalan-persoalan kebangsaan yang tengah kita hadapi tampaknya semakin kompleks. Seluruh elemen anak-anak bangsa, sudah seharusnya mengambil peran-peran kenegarawanan yang saat ini hampir tidak tampak dalam pelbagai upaya penyelesaian persoalan kebangsaan ini.

Pemerintah Republik Indonesia, DPR-RI, MPR-RI, DPD-RI, berbagai Komisi Negara (Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum), Mahkamah Konstitusi, dan seluruh kementrian/badan Pemerintah, berusaha keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat yang sesungguhnya merupakan persoalan-persoalan yang tampak di permukaan saja, bukan menyelesaikan dasar persoalan bangsa.

Banyak hal yang telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia selama ini, upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, meningkatnya kesempatan kerja dan investasi di berbagai bidang, upaya pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi anggaran, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur negara.

Di sisi lain, tampaknya berbagai hal yang belum dicapai antara lain belum meratanya tingkat kesejahteraan rakyat, masih banyak rakyat yang tidak mendapatkan akses air bersih, listrik, komunikasi, pendidikan dan kesehatan yang layak, ketimpangan pendapatan yang semakin melebar antara rakyat yang kaya dan miskin, ketimpangan keadilan bagi rakyat dan bagi pejabat publik, ketimpangan sosial dan budaya, dan masih banyak pekerjaan rumah bangsa Indonesia ini yang harus kita selesaikan bersama.

Persoalan Mendasar

Lembaga Studi Teritorial (LST) memandang selain persoalan-persoalan yang tampak di permukaan tadi, bahwa salah satu persoalan mendasar bangsa Indonesia ini adalah Republik Indonesia masih terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya dengan Negara-negara Sekutu.

LST memandang bahwa Ibu Pertiwi telah melahirkan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dimakamkan disini sebagai tanah tumpah darah kita semua dan jiwa-jiwanya berada dalam dada setiap anak bangsa, tidak tergantikan oleh kemerdekaan semu berupa penyerahan kedaulatan pada sebuah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949.

Butir-butir kesepakatan KMB antara lain: 1) Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RIS dalam konsep parlementer, khusus soal Irian Jaya akan dibahas dalam waktu 1 (satu) tahun; 2) RIS harus membayar sejumlah biaya akibat peperangan 1945-1949; 3) Tentara Belanda yang tidak kembali menjadi bagian tentara RIS, dimana jabatannya naik dua tingkat dan tentara Republik Indonesia diturunkan jabatannya dua tingkat. Pada tahun 1956, lahir UU No 13/56 yang menolak hasil KMB secara sepihak.

Pada November 1967, Suharto mengirim sebuah tim (yang kemudian disebut sebagai Mafia Berkeley) ke Genewa, Swiss, bertemu dengan para pemimpin Yahudi Internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyebut prosesi kejatuhan Sukarno dan penempatan Suharto sebagai “The Biggest Gift”, yang hasilnya adalah Indonesia dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori pertemuan khusus ini, yang dilakukan selama tiga hari dalam mendesain “upaya pengambil-alihan Indonesia”.

Disertasi doktoral Brad Sampson dari Universitas Nortwestern, Amerika Serikat, yang mengeksplorasi fakta-fakta sejarah Indonesia dalam permulaan Orde Baru. John Pilger dalam bukunya The New Rulers of The World, mengutip pernyataan Sampson sebagai berikut:

“On November 1967, following to the catching of “The Biggest Gift” (US government’s term to the collapse of Bung Karno and replaced by Suharto), the results were divided. The Time Life Corporation sponsored a special conference in Geneva, Switzerland, which in only three days designed Indonesian’s take over.

The attendants were from the most influence capitalist in the world, people like David Rockefeller. All the western giant corporation were represented by bank and oil company, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, etc.”

Across the table, there sat Suharto’s men—named by Rockefeller and other Jewish businessmen as corrupt Indonesian economist. In Geneva, Indonesian Team were known as The Berkeley Mafia as some of them given a scholarship from US government to study in California University in Berkeley. They came as a beggar conveying what their boss wanted. They offered the points from their nation and people; a cheap and abundant labor, plentiful resource and its spare, dan wide market.”

In the second day, the Indonesian economist had been divided into sectors. They divided into five sections; mining in one room, services in other room, minor industry in other room, banking and monetary in the next room; which was done by Chase Manhattan sitting with a delegation dictated policies which could be accepted by anther investors. These huge corporation leaders walks from one table to another, saying, ‘This is what we want, that is what we want, this, this, and this.” They basically designed a law infrastructure in investing their capital—which also surely gave them its benefits. I had never heard that sort of situation before, where global capitals sat with the representation from a self-governing country and designed condition terms to give freedom investment to their own region.”

Freeport got copper mount in West Papua (Henry Kissinger, American-Jewish businessman as Commissioner Board). A European consortium acquired Nickel in also West Papua. The giant Alcoa obtained the biggest from Indonesian bauxite. A group of American, Japan, and French company contracted tropical jungles in Kalimantan, Sumatera, and West Papua.”

Pada tahun 1967, lahir berbagai UU terkait penanaman modal asing, dimana Kontrak Karya Freeport dimulai pada 1967 melalui UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan untuk masa 30 tahun. Belum genap 30 tahun, Kontrak Karya Freeport diperpanjang pada tahun 1991 yang berlaku untuk 30 tahun ke depan (pada 2021), dengan opsi perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun (atau maksimal pada 2041).

Potret ini hanya salah satu akar persoalan bangsa Indonesia, sesungguhnya kita masih terbelenggu oleh perjanjian-perjanjian pasca KMB, yang belum bisa dibebaskan sepenuhnya. Pertanyaannya sampai kapan kita sebagai bangsa merdeka tetapi sesungguhnya belum berdaulat penuh dalam hal pengelolaan sumberdaya alam yang superkaya ini. Rakyat kita tidak perlu miskin.

Presiden Republik Indonesia belum lama ini sudah mengajukan berbagai upaya untuk melakukan negosiasi dan revisi perjanjian-perjanjian internasional yang terkait Negara-negara sekutu. Namun hingga saat ini tidak ada realisasinya, Pemerintah RI akan berkilah bahwa kami sedang melakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan, tetapi sesungguhnya Pemerintah RI saat ini tidak dapat sungguh-sungguh merealisasikan upaya revisi perjanjian-perjanjian tersebut. Persoalannya sederhana saja, Pemerintah RI saat ini tidak mendapat kepercayaan penuh dari rakyatnya dan tentu tidak mendapat kepercayaan dari Negara-negara sekutu. Belum lagi, tingkah laku para pejabat Negara dan para wakil rakyat di DPR yang semakin tidak mendapat simpati dari rakyat. Inilah saatnya kita, rakyat Indonesia kembali berdaulat.

Untuk itu kalau kita merujuk kembali kepada tujuan bernegara, tentunya sederhana saja yaitu Republik Indonesia ini merupakan Negara merdeka dan berdaulat yang didasari oleh kedaulatan rakyat. Dan Negara berkewajiban memberikan rasa aman pada rakyat, mensejahterakan rakyat.

Kedaulatan Rakyat untuk Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Energi

Melihat perilaku elit politik kita, tampaknya kita sepakat bahwa sesungguhnya apa-apa yang dilakukan para pimpinan Negara baik di pusat dan di daerah sungguh tidak mencerminkan keberpihakan secara nyata kepentingan untuk mensejahterakan rakyat. Seluruh anggaran dimanipulasi baik dari sisi penerimaan dan belanja, seolah-olah dibuah untuk kepentingan rakyat, padahal di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan yang rakyat tidak pernah mengerti siapa penerima manfaat secara langsung porsi anggaran Negara itu. Desas desus secara terbuka, bahwa anggaran Negara sebagian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan partai politik, dimana dalam berbagai kasus akhirnya terungkap peran sebagian pimpinan partai politik sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan di wilayah eksekutif.

Demokrasi yang dijalankan saat ini, memberikan ruang yang besar bagi rakyat untuk menentukan pimpinan-pimpinan yang dianggap representative untuk duduk sebagai anggota dewan baik di pusat maupun di daerah, demikian pula penyelenggaran pemilihan langsung Presiden/Wakil Presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, dinilai sebagai suskes besar dari sisi partisipasi politik, dimana rakyat memberikan suaranya dalam setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Namun persoalannya tidak berhenti disitu, persoalan kemudian muncul ketika para anggota dewan baik di pusat dan di daerah sama-sama tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh mengenai status Negara Republik Indonesia ini, dikiranya Negara Republik Indonesia sudah benar-benar merdeka dan berdaulat. Apakah para pimpinan Negara ini sadar terhadap posisi Negara saat ini, siapa yang mengendalikan kebijakan yang sesungguhnya di Negara ini. Apakah sadar para pimpinan Negara ini termasuk TNI dan Polri, masih menunjukkan kebanggaan tatkala ada perintah atau pesanan dari isu-isu yang digulirkan para pimpinan Negara-negara asing di wilayah kita, termasuk isu terorisme, isu energi, isu pangan, isu moneter dan keuangan.

Semua itu disadari atau tidak merupakan belenggu aktif bagi kedaulatan rakyat Indonesia sesungguhnya. Para eksekutif di Negara ini seenaknya menentukan kuota impor beras, dengan membandingkan kebutuhan beras per kapita dan jumlah produksi padi secara nasional, ketika dilihat adanya kekurangan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, dengan mudahnya kita segera mengambil keputusan untuk melakukan impor beras. Demikian pula yang terjadi dengan impor daging, impor bahan pangan lainnya, dan hal ini juga terjadi pada urusan energi kita. Para pakar energi jelas-jelas mempresentasikan, bahwa cadangan migas kita kalau dikelola seperti ini tidak lebih dari 20 tahun akan habis, dan kita akan menjadi Negara pengimpor utama dari kebutuhan energi nasional. Apa yang terjadi jika itu sebagian besar anak-anak bangsa ini mengalami kekurangan energi, tentu kerusuhan akan terjadi dimana-mana. Apakah ini yang ingin dicapai oleh seluruh anak bangsa termasuk para pimpinan Negara, termasuk TNI dan Polri.

Para pemimpin bangsa ini apakah masih mampu mengelola Negara ini, atau memang tengah menjadi broker utama dari kepentingan korporasi internasional dan kepentingan Negara-negara sekutu. Sampai kapan kita sebagai rakyat yang berdaulat dapat mengelola kekayaan sumberdaya alam ini untuk sepenuhnya menjadi bagian dari upaya kemakmuran rakyat. Sampai kapanpun, ketika kita tidak melepaskan diri secara politik dari perjanjian-perjanjian internasional, yang mengikat secara hukum internasional, maka setiap menjadi pimpinan Negara biasanya akan disodorkan berbagai cetak biru perjanjian-perjanjian yang kita sendiri tidak bisa memutuskan secara sepihak, dibutuhkan kedaulatan rakyat yang utuh untuk dapat melepaskan seluruh belenggu yang mengikat Negara Republik Indonesia ini yang dapat diselesaikan secara politik tanpa pertumpahan darah.

Diperlukan kejujuran semua pihak, termasuk para pimpinan Negara baik di DPR, Presiden, dan pimpinan TNI dan Polri untuk jujur terhadap bangsa ini, untuk terbuka terhadap bangsa ini, untuk siap membuka tabir-tabir yang tertutup, agar bangsa ini benar-benar memahami dasar persoalan bangsa Indonesia ini, untuk menjadi bagian dari upaya membangun peradaban baru Indonesia dalam suasana kemerdekaan sejati Republik Indonesia yang dipenuhi oleh hati dan jiwa yang suci berasaskan kedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial.***

Pembantaian Umat Islam Di Talangsari Oleh TNI Binaan Moerdani

PEMBANTAIAN KAUM MUSLIMIN DI TALANGSARI OLEH TNI BINAAN MOERDANI

~Januari Minggu II 1989~
Perpindahan sejumlah warga dari kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, Jakarta dan beberapa tempat di Jawa Barat ke Dusun Cihideung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah.

~Rabu, 12 Januari 1989~
Lewat surat bernomor 25/LP/EBL/I/1989, Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, setelah mendapat informasi dari Kadus Talangsari, Sukidi dan kaum melaporkan kegiatan jama’ah Talangsari yang disebutnya sebagai pengajian yang dipimpin Jayus dan Warsidi tanpa ada laporan ke pamong setempat ke Camat Way Jepara, Drs. Zulkifli Maliki.. Surat ditembuskan ke Danramil dan Kapolsek Way Jepara.

Hari itu juga Camat Way Jepara membalas surat Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor 451.48/078/09/331.1/1989 yang memerintahkan 3 hal, yaitu:
Kades agar menghadap Camat hari ini juga dengan membawa 4 orang yang anamanya tercantum dibawah ini.
Orang-orang tersebut adalah: Jayus, Warsidi, Mansur (Kaum setempat) dan Sukidi (Kadus Talangsari III).
Kades harus menghentikan dan melarang adanya kegiatan pengajian tersebut. Apalagi mendatangkan orang-orang dari luar daerah yang tidak diketahui/sepengetahuan pemerintah.

Surat yang akhirnya diantar oleh Sukidi tersebut juga ditembuskan kepada Danramil dan Kapolres Way Jepara.

~Jum’at, 20 Januari 1989~
Warsidi mengirim surat balasan yang isinya menjelaskan 3 hal:

Tidak bisa hadir dengan alasan kesibukan memeberi materi pengajian di beberapa tempat.
Memegang hadits yang berbunyi “Sebaik-baiknya umaro ialah yang mendatangi ulama dan seburuk-suruknya ulama yang mendatangi umaro.”
Mempersilahkan camat untuk datang mengecek langsung ke Cihideung agar lebih jelas.

~Sabtu, 21 Januari 1989~
Warsidi menjelaskan orang-orang yang datang ke Talang Sari kepada Camat, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari beserta staf pamong praja seluruhnya sekitar 7 orang yang pada saat itu datang meninjau lokasi transmigrasi di Talang Sari. Pertemuan yang berakhir dengan baik dan memenuhi keinginan yang dimaksud oleh kedua belah pihak, membicarakan konfirmasi camat soal surat balasan Warsidi dan ditutup dengan undangan camat kepada warsidi.

~Minggu, 22 Januari 1989~
Tengah malam, Sukidi, Serma Dahlan AR dan beberapa orang aparat keamanan mendatangi perkampungan, Sukidi dan Serka Dahlan yang bersenjata api masuk ke Musholla al Muhajirin tanpa membuka sepatu laras dan Serma Dahlan AR mencaci maki, mengumpat dengan perkataan “ajaran jama’ah itu bathil, menentang pemerintah, perkampungannya akan dihancurkan” bahkan mengacungkan senjata api dan menantang para jama’ah. Sekitar 10-an orang jama’ah yang antara lain terdiri dari Arifin, Sono, Marno, Diono, Usman berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Setengah jam kemudian melihat tidak ada respon dari jama’ah, kedua aparat tersebut pergi meninggalkan musholla.

~Kamis, 26 Januari 1989~
Kepala Desa Labuhan Ratu I melayangkan surat bernomor 700.41/LI/I/89 Camat Zulkifli soal Usman, anggota jama’ah Warsidi yang dianggap meresahkan pondok pesantren Al-Islam.

~Jum’at, 27 Januari 1989~
Camat Zulkifli mengirim surat bernomor 220/165/12/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapten Sutiman untuk meneliti Usman, Jayus dan Anwar yang dalam surat tersebut menurut mereka ketiga orang tersebut mengadakan kegiatan mengatasnamakan agama tanpa sepengetahuan pemerintah. Dalam surat yang ditembuskan ke Kapolsek dan Kepala KUA Way Jepara, Kades Labuhan Ratu I dan Rajabasa Lama

~Sabtu, 28 Januari 1989~
Kapt. Sutiman memerintahkan Kades Labuhan Ratu I, Kades Lanuhan Ratu Induk dan Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor B/313/I/1989 agar menghadapkan ketiga orang jama’ah tersebut pada hari Senen, 30 Januari 1989 atau selambat-lambatnya 1 Februari 1989. Surat yang ditembuskan kepada Dandim 0411 Metro, oloto pimpinan kecamatan Way Jepara dan Kepala KUA Way Jepara meminta Sukidi untuk menyerahkan daftar nama-nama jema’ah yang pernah dicatatnya bersama Bagian Tata Usaha Koramil 41121 Way Jepara.

~Minggu, 29 Januari 1989~
Jama’ah memperoleh informasi mengenai keputusan Muspika untuk menyerbu perkampungan jama’ah di Cihideung dari Imam Bakri, Roja’I suami ibu lurah Sakeh, salah seorang lurah yang mengikuti pertemuan tersebut. Informasi itu juga diterima jama’ah lainnya yaitu: Joko dan Dayat lewat salah seorang anggota Koramil 41121 Way Jepara yang mengingatkan bahwa dalam minggu-minggu ini perkampungan akan diserbu. Tak lama kemudian Jayus, salah seorang jama’ah menyaksikan Kepala desa Cihideung dan masyarakat yang berada disekitar perkampungan mengungsi karena tidak merasa melanggar peraturan, jama’ah tetap tinggal di Cihideung untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, jama’ah melaksanakan ronda malam.

~Rabu, 1 Februari 1989~
Kades Rajabasa Lama mengirim surat dengan nomor 40/LP/RBL/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapt. Sutiman yang meminta untuk membubarkan pondok pesantren jama’ah dengan alasan pengajian gelap dan para anggota jama’ah telah menanti kedatangan aparat untuk memeriksa mereka dengan mempersiapkan bom Molotov. Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolsek dan Camat Way Jepara.

Mendapat surat tersebut Kapt. Sutiman langsung menyurati Dandim 0411 Metro dengan nomor surat B/317/II/1989 yang isinya antara lain melaporkan informasi-informasi yang diterima, meminta petunjuk untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat dan menyarankan agar menangkapi kesemua jema’ah pada waktu malam hari. Surat tersebut ditembuskan kepada Muspika Way Jepara, Danrem 043 Garuda Hitam di Tanjung Karang, Kakansospol TK II Lampung Tengah dan Kakandepag TK II Lampung Tengah.

~Kamis, 2 Februari 1989~
Camat Zulkifli menyampaikan informasi lewat surat bernomor 220/207/12/1989 kepada Bupati KDH TK II dan Kakansospol Lampung Tengah yang melaporkan seluruh perkembangan yang mereka dapatkan dan aksi kordinasi dengan Muspika Way Jepara untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Pada saat yang sama di pondok Cihideung sekitar Pk 12.00 siang, ank e lelaki tak dikenal dengan ank –ciri fisik sangat kekar singgah di pondok. Orang tersebut mengaku habis melihat ladangnya di sekitar Gunung Balak lengkap dengan golok dan pakaian petani yang biasa ke ank e. Selama di perkampungan orang tersebut sempat makan dirumah Jayus, sholat dhuhur berjama’ah, mendengarkan ceramah di mushola Mujahidin dan bolak-balik dari ank e rumah Jayus-Mushola. Jama’ah menyambut baik tanpa rasa curiga.

~Minggu, 5 Februari 1989~
Sekitar pukul 23.45 – petugas yang terdiri dari Serma Dahlan AR (Ba Tuud Koramil 41121 Way Jepara), Kopda Abdurrahman, Ahmad Baherman (Pamong Desa), Sukidi (Kadus Talangsari III), Poniran (Ketua RW Talangsari III), Supar (Ketua RT Talangsari III) dibantu masyarakat yaitu, Kempul, Sogi dan 2 orang lainnya menyergap salah satu pos ronda jama’ah. 7 orang jama’ah yaitu: Sardan bin Sakip (15 th), Saroko bin Basir (16 th), Parman bin Bejo (19 th), Mujiono bin Sodik (16 th), Sidik bin Jafar (16 tahun), Joko dan Usman ditangkap, Joko terluka parah dihantam popor senjata. Tapi kemudian Joko dan Usman berhasil meloloskan diri.

Malam itu juga, Warsidi dan sekitar 20-an jama’ah berkumpul dan mengirim 11 orang jama’ah: Fadilah, Heriyanto, Tardi, Riyanto, Munjeni, Sugeng, Muchlis, Beni, Sodikin, Muadi dan Abadi Abdullah untuk membebaskan kelima orang jama’ah yang ditangkap.

~Senin, 6 Februari 1989~
Pukul 08.30 – Serma Dahlan AR menyerahkan ke lima orang tersebut ke Kodim 0411 Metro. Kemudian Kasdim Mayor Oloan Sinaga mengirim berita ke Muspika dan melapor ke Danrem 043 Gatam tentang rencana penyergapan lanjutan ke Cihideung.

Pukul 09.30 – Kasdim bersama 9 anggotanya antara lain Sertu Yatin, Sertu Maskhaironi, Koptu Muslim, Koptu Sumarsono, Koptu Taslim Basir, Koptu Subiyanto dan Pratu Kastanto (pengemudi jeep), Pratu Idrus dan Pratu Gede Sri Anta, tiba di Rajabasa Lama.

Muspika menyampaikan situasi dan keadaan di lokasi Talangsari III, Kasdim oloto petunjuk dan pengarahan kepada rombongan sebelum berangkat ke lokasi.

Sekitar Pukul 11.00 – Rombongan bersama Muspika, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari III dengan menggunakan 2 buah Jeep dan 5 buah sepeda motor Danramil Way jepara Kapten Sutiman, beserta 2 regu pasukannya, menyerbu Cihideung. Tanpa didahului dialog dan memberikan peringatan terlebih dahulu, mereka menembaki perkampungan pada saat jama’ah baru tiba dari sawah dan oloto. Penyerbuan diawali dengan tembakan 1 kali dari rombongan aparat. Kemudian disambut pekik takbir oleh jama’ah. Pekik takbir itu dibalas dengan tembakan beruntun oleh aparat. Melihat serbuan olotov, masyarakat yang masih berpakaian dan memegang alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, golok dan lain-lain berusaha mempertahankan diri. Dalam penyerbuan yang berlangsung sekitar setengah jam. Kapten Sutiman tewas, sertu Yatin cedera, Mayor Sinaga dan pasukannya kabur, Jeep dan 4 sepeda motor ditinggal dilokasi. Dipihak jama’ah, dua orang cedera berat. Ja’far tertembak dan jama’ah dari Jawa Barat cedera dibacok Sutiman yang membawa senjata api dan senjata tajam sekaligus.

Pukul 12.30 – Rombongan Sinaga sampai di Puskesmas untuk menyerahkan Sertu Yatin lalu melaporkan kejadian tersebut ke Korem 043 Gatam dan Polres Lampung Tengah.

Pukul 14.00 – Fadilah mewakili kelompok 11 melaporkan kegagalan upaya pembebasan 5 orang yang disergap karena kesiangan.

Fadilah kemudian diperintahkan Warsidi ke Zamzuri di Sidorejo untuk mengabarkan:

berita serbuan Danramil dan terbunuhnya Kapt. Sutiman;
Instruksi untuk membuat aksi yang dapat mengalihkan perhatian aparat agar mereka dapat mengungsi dan menyelamatkan diri dari kemungkinan adanya rencana penyerbuah lanjutan.

Pukul 15.00 – Wakapolres Lampung Tengah bersama anggotanya tiba di Rajabasa Lama.

Pukul 17.00 – Kasrem 043 Gatam, Letkol Purbani bersama anggotanya tiba di Rajabasa Lama dan memimpin pengintaian. Pada saat yang sama, Fadila tiba di Sidorejo.

Pukul 18.00 – Bupati Lampung Tengah Pudjono Pranyoto bersama rombongan tiba di Rajabasa Lama.

Pukul 18.30 – Danrem 043 Gatam, Kolonel Hendropriyono beserta pasukan tiba di Rajabasa Lama.

Pukul 20.30 – 11 orang jama’ah mencarter Bus Wasis untuk digunakan sebagai transportasi ke Metro. Didalam bus tersebut jama’ah menemukan Pratu budi Waluyo. Setelah terjadi dialog, Pratu Budi mengaku berasal dari Way Jepara. Karena dianggap termasuk orang yang menculik 5 orang jama’ah anggota TNI itu dibunuh. Mayatnya dibuang didaerah Wergen antara Panjang dan Sidorejo. Jema’ah juga mencederai supir dan kenek bus tersebut.

Pukul 24.00 – Riyanto melemparkan bom olotov ke kantor redaksi Lampung Pos yang memberitakan kasus secara tidak berimbang dan cenderung mendeskreditkan korban. Aksi tersebut juga memang diniatkan untuk mengalihkan perhatian aparat.

~Selasa, 7 Februari 1989~
Pukul 24.00 — Terdengar 2 kali suara tembakan dari arah Timur. Sugeng (jama’ah Jakarta) membalas sekali tembakan dengan pistol yang ditinggal tewas Kapt. Soetiman.

Pukul 03.00 — Salim seorang jama’ah yang melakukan ronda di pos sebelah selatan memergoki 2 orang tentara yang ingin mendekat ke lokasi jama’ah. Karena dipergoki kedua orang tentara tersebut melarikan diri.

Pukul 05.30 — Danrem 043 Garuda Hitam Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM dan Polisi setempat mengepung dan menyerbu perkampungan Cihideung dengan posisi tapal kuda. Dari arah Utara (Pakuan Aji), Selatan (Kelahang) & timur (Kebon Coklat, Rajabasa Lama). Sementara arah barat yang ditumbuhi pohon singkong dan jagung dibiarkan terbuka.

Pasukan yang dilengkapi senjata modern M-16, bom pembakar (napalm), granat dan dua buah helikopter yang membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jama’ah untuk meyelamatkan diri, jama’ah hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Tanpa ada dialog dan peringatan, penyerangan dimulai.

Pukul 07.00 — Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan yang dipimpin mantan menteri Transmigrasi berhasil menguasai perkampungan jama’ah dan memburu jama’ah. Dalam perburuan itu, aparat memaksa Ahmad (10 th) anak angkat Imam Bakri sebagai penunjuk tempat-tempat persembunyian dan orang yang disuruh masuk kedalam rumah-rumah yang dihuni oleh ratusan jema’ah yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak. Setelah menggunakan Ahmad, aparat berhasil mengeluarkan paksa sekitar 20 orang ibu-ibu dan anak-anak dari pondok Jayus. Ibu Saudah, salah satu korban yang dikeluarkan paksa sudah melihat sekitar 80-an mayat yang bergelimpangan disana-sini hasil serangan aparat sejak pukul 05.30 tadi pagi.

Setelah dikumpulkan ke-20-an ibu-ibu dan anak-anak dipukul dan ditarik jilbabnya sambil dimaki-maki aparat “Ini istri-istri PKI”. Didepan jama’ah seorang tentara mengatakan “Perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi, karena akan tumbuh lagi nantinya”.

Pukul 07.30 — Tentara mulai membakar pondok-pondok yang berisi ratusan jama’ah dan anak-anak rumah panggung. dengan memaksa Ahmad menyiramkan bensin dan membakarnya. Dibawah ancaman senjata aparat, Ahmad berturut-turut diperintahkan untuk membakar rumah Jayus, Ibu Saudah, pondok pesantren dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 orang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu-ibu banyak diantaranya yang masih hamil, remaja dan orang tua dibakar disertai dengan tembakan-tembakan untuk meredam suara-suara teriakan lainnya.

Sambil membakar rumah-rumah tersebut, Purwoko (10 th) dipaksa aparat untuk mengenali wajah Warsidi dan Imam Bakri diantara mayat-mayat jama’ah yang bergelimpangan. Mayat Pak War dan Imam Bakri ditemukan setelah Purwoko hampir membolak-balik 80-an mayat.

Pukul 09.30 — Setelah ditemukan, kedua mayat tersebut kemudian diterlentangkan di pos jaga jama’ah dengan posisi kepala melewati tempat mayat tersebut diterlentangkan (mendenga’-leher terbuka-). Tak berapa lama, seorang tentara kemudian menggorok leher kedua mayat tersebut.

Pukul 13.00 — Kedua puluhan ibu dan anak-anak tadi kemudian berjalan kaki sekitar 2 Km untuk dibawa ke Kodim 0411 Metro .

Pukul 16.00 — Hendropriyono mengintrogasi ibu-ibu tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan: Ikut pengajian apa? Apa yang diajarkan? Gurunya siapa? Dan menerangkan bahwa jama’ah Warsidi batil karena menentang Pancasila dan mengamalkan ajaran PKI.

Pukul 17.00 — Jama’ah kemudian dimasukan kedalam penjara.

Sementara di Sidorejo pada pagi harinya atas informasi, Sabrawi, supir bis Wasis, aparat bersama warga mengepung rumah Zamjuri. Bersama Zamzuri ada 8 orang jema’ah yaitu: Munjeni, Salman Suripto, Soni, Diono, Roni, Fahrudin, Isnan dan Mursalin Karena dituduh perampok oleh aparat, terjadilah bentrok dengan Polsek Sidorejo. Serma Sudargo (Polsek Sidorejo), Arifin Santoso (Kepala Desa Sidorejo) tewas. Dipihak jama’ah, Diono, Soni dan Mursalin tewas.sedangkan Roni terluka tembak.

~Kamis, 9 Februari 1989~
Pukul 08.40 — Jama’ah yang marah mendengar kebiadaban dan penahanan jama’ah di Kodim 0411 Metro tersebut menyerbu Kodim dan Yonif 143. Dalam penyerbuan itu, 6 orang jama’ah tewas. Sedangkan dipihak aparat pratu Supardi, Kopda Waryono, Kopda Bambang Irawan luka-luka terkena sabetan golok. 1 sepeda motor terbakar dan kaca depan mobil kijang pick up pecah.
Dua minggu kemudian Tahanan ibu-ibu di Kodim dipindahkan ke Korem 043 Gatam. Di Korem, Hendropriyono memerintahkan anak buahnya untuk melepas paksa jilbab-jilbab ibu-ibu jama’ah sambil berkata “tarik saja, itu hanya kedok”.

Penangkapan sisa-sisa anggota jama’ah oleh aparat dibantu masyarakat oleh operasi yang disebut oleh Try Sutrisno Penumpasan hingga keakar-akarnya.

Penangkapan para aktivis islam di Jakarta, Bandung, solo, Boyolali, mataram, Bima & dompu melalui operasi intelejen yang sistematis yang banyak diantaranya sama seklai tidak mengetahui kejadian.

Data Korban hasil verifikasi investigasi Kontras 2005, yakni :

Korban Penculikan : 5 orang
Korban Pembunuhan di luar proses hukum : 27 orang
Korban Penghilangan Paksa : 78 orang
Korban Penangkapan Sewenang-wenang : 23 orang
Korban Peradilan yang Tidak Jujur : 25 orang
Korban Pengusiran (Ibu dan Anak) : 24 orang

Sumber : yudisamara.com